Sinopsis :

Salah satu syarat utama demokrasi adalah sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. Kondisi tersebut akan tercapai manakala tersedia perangkat hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu, yakni peraturan perundang-undangan pemilu. Perundangan undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Buku ini mengetengahkan berbagai sudut pandang terkait Penegakan Hukum pemilu yang ditulis parah akademi yang bergerak dibidang Hukum dan administrasi tata Negara. Buku ini menampilkan deskripsi, uraian dan serangkaian implementatif terkait Penegakan Hukum pemilu. Materi yang disampaikan mulai dari Pengantar hukum pemilu, Standar Pemilu Demokratis, Praktik Di Beberapa Negara, Pengalaman Pemilu Di Indonesia, Pemetaan Kembali Masalah Hukum Pemilu, Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan , Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi Pemilu , Penyelesaian Perselisihan Administrasi Dan Perselisihan Hasil, Pembangunan Sistem Penegakan Hukum , serta Rekomendasi Kebijakan Hukum Pemilu.